Suami Tidak Beri Nafkah, Bisakah Dilaporkan ke Polisi? Cek Batas Hukumnya!

Halo Sobat Awam Hukum! Dalam rumah tangga, masalah uang sering jadi sumber keributan paling meledak. Salah satu curhatan yang paling banyak kami terima adalah: “Suami saya kerja, gajinya lumayan, tapi ngasih uang belanja dijatah mepet banget sampai anak susah makan. Boleh nggak sih dia dilaporin ke polisi biar kapok?”

Banyak istri yang bingung membedakan, mana suami yang sifatnya memang “pelit atau super irit”, dan mana suami yang kelakuannya sudah masuk ranah tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara ekonomi.

Jawabannya: Bisa banget dipenjara! Namun, ada batasan yang jelas di mata hukum. Yuk, kita bedah aturan terbarunya pakai bahasa manusia (bukan bahasa dewa ala sarjana hukum) supaya kamu tahu kapan harus bertindak.

1. Dasar Hukum: Nafkah Itu Kewajiban, Bukan Sukarela!

Sebelum ngomongin penjara, kita harus pegang dulu aturan main pernikahan di negara kita. Menurut Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturannya sangat jelas:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Nah, ketika kewajiban ini sengaja tidak dilakukan, negara bisa turun tangan menghukum si suami. Aturan ini ditegaskan dalam dua undang-undang sakti:

• UU KDRT (No. 23 Tahun 2004)

  Pasal 9 melarang keras siapapun menelantarkan keluarganya. Hukuman bagi suami yang melanggar bisa dipenjara maksimal 3 tahun atau denda Rp 15 Juta.

• KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

  Aturan hukum terbaru yang akan segera berlaku penuh ini semakin mempertegas! Di Pasal 415 KUHP Baru, barang siapa yang mengabaikan kewajiban memberi nafkah kehidupan kepada orang yang menurut hukum wajib ia nafkahi, dipidana penjara! Ini bukti bahwa negara menganggap penelantaran ekonomi adalah kejahatan serius.

2. Suami Pelit vs Suami Penelantar: Kapan Bisa Dipidana?

Ini yang wajib dipahami. Polisi nggak akan menahan suamimu cuma karena dia menolak membelikanmu tas *branded* baru. Hukum membedakan niat (mens rea) dan kondisi suami dengan sangat teliti.

3. Cara Melaporkan Suami ke Polisi

Jika suamimu jelas-jelas mampu tapi sengaja membiarkanmu dan anak-anak kelaparan (Penelantaran Ekonomi), ini langkah aplikatif yang bisa kamu lakukan:

1. Kumpulkan Bukti Dulu!
   Polisi bekerja berdasarkan bukti. Siapkan:
   • Fotokopi Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak.
   • Mutasi Rekeningmu: Bukti bahwa suamimu benar-benar tidak pernah transfer berbulan-bulan.
   • Bukti Penghasilan Suami: Screenshot gajinya, foto tempat usahanya, atau bukti struk transaksinya yang menunjukkan dia sebenarnya punya uang (misal: struk dia main judi atau transfer ke orang lain).
   • Screenshot Chat WA: Chat di mana kamu memohon uang susu anak tapi malah diabaikan, ditolak, atau dimaki.
2. Datang ke Polres, Cari Unit PPA
   Bawa semua bukti ke kantor polisi tingkat Resor (Polres) terdekat. Jangan ke Polsek biasa. Langsung tanyakan ruangan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Penyidik di unit ini memang dilatih khusus untuk menangani KDRT dan akan lebih berempati pada posisimu.
3. Buat Laporan Polisi (LP)
   Ceritakan kronologinya. Jika unsur pasalnya terpenuhi (Pasal 9 UU PKDRT), penyidik akan membuatkan Laporan Polisi resmi dan kamu akan diperiksa (di-BAP) sebagai pelapor.

Kesimpulan

Jadi, apakah suami yang tidak memberi nafkah bisa dipenjara? Bisa, dengan syarat dia terbukti “mampu tapi sengaja menelantarkan” (bukan karena PHK atau miskin sungguhan). Ini diatur kuat di UU PKDRT dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Namun, sebagai perempuan yang cerdas hukum, kamu harus menimbang hasil akhirnya. Lapor pidana adalah “senjata pamungkas”. Kadang, menyelesaikannya lewat jalur Pengadilan Agama (Cerai dan tuntutan harta) justru memberikan solusi keuangan yang lebih masuk akal untuk masa depanmu dan anak-anak.

Tetap kuat, kumpulkan buktimu dengan rapi, dan jangan pernah takut untuk mencari keadilan!