Syarat Sah dan Biaya Membuat Perjanjian Pranikah (Prenup)

Halo Sobat Awam Hukum! Dulu, kalau ada pasangan yang mau menikah terus ngomongin Perjanjian Pranikah atau Prenup, pasti langsung di-julidin: “Ih, belum juga nikah udah mikirin cerai dan bagi-bagi harta!”

Padahal, anggapan itu sangat keliru! Di era modern yang serba dinamis ini, Prenup (Perjanjian Kawin) bukan lagi monopoli artis, konglomerat, atau ekspatriat saja. Karyawan biasa, pengusaha startup, hingga pekerja lepas (freelancer) kini mulai sadar akan pentingnya perjanjian ini.

Tujuannya bukan untuk bersiap cerai, tapi justru untuk melindungi finansial keluarga jika kelak terjadi badai, seperti salah satu pihak terjerat utang atau pailit/bangkrut.

Nah, buat kamu yang berencana menikah dalam waktu dekat (atau bahkan yang sudah menikah), yuk kita bahas tuntas syarat sah, cara membuat, hingga rincian biaya pembuatan Perjanjian Pranikah ini!

1. Apa Itu Perjanjian Kawin (Prenup) dan Kenapa Kamu Butuh?

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 29), Perjanjian Perkawinan didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang isinya mengatur harta benda dalam perkawinan.

Secara default (hukum bawaan), saat kamu menikah, semua harta dan utang yang didapat selama pernikahan akan menyatu menjadi Harta Bersama (Gono-gini). Nah, Prenup ini berfungsi untuk memisahkan harta tersebut. Apa saja untungnya?

• Melindungi dari Utang Pasangan

  Jika suamimu (amit-amit) usahanya bangkrut dan dikejar debt collector atau bank, rumah dan aset atas namamu tidak bisa disita, karena secara hukum harta kalian terpisah.

• Melindungi Aset Bisnis

  Jika kamu punya bisnis bersama teman (PT/CV), kepemilikan sahammu tidak akan direcoki oleh urusan gono-gini keluarga jika terjadi perceraian.

• Bebas Jual Beli Aset

  Kalau harta terpisah, kamu bisa bebas menjual rumah atau mobil atas namamu tanpa perlu tanda tangan “persetujuan suami/istri”.

• WNI Menikah dengan WNA (Bule)

  WNI yang menikah dengan WNA WAJIB punya prenup pisah harta. Kalau tidak, si WNI akan kehilangan Hak Milik atas tanah di Indonesia (karena WNA tidak boleh punya tanah Hak Milik, dan harta yang bercampur membuat WNI ikut terkena larangan tersebut).

2. Sudah Terlanjur Menikah? Tenang, Ada “Postnup”!

Ini kabar gembira yang belum banyak orang tahu! Dulu, Prenup mutlak hanya bisa dibuat sebelum janji suci diucapkan. Kalau sudah telat ya hangus kesempatannya.

Jadi, bagi Sobat Awam Hukum yang sudah menikah 5 tahun atau 10 tahun dan baru sadar butuh pisah harta demi kelancaran bisnis, kalian masih bisa datang ke Notaris sekarang juga!

3. Syarat dan Prosedur Membuat Perjanjian Kawin

Bikin Prenup itu nggak bisa cuma pakai kertas selembar dan meterai doang ya! Harus sah secara hukum negara. Ini langkah-langkahnya:

4. Berapa Biaya Membuat Perjanjian Pranikah?

Soal biaya, sering kali jadi momok karena dianggap “pasti mahal banget karena pakai Notaris”. Kenyataannya, biayanya sangat bervariasi! Tidak ada tarif baku dari pemerintah karena ini masuk ranah honorarium jasa hukum profesional (Notaris). Namun, estimasi biayanya dipengaruhi oleh dua hal: kerumitan isi perjanjian dan lokasi kantor Notaris.

• Biaya Jasa Notaris: Untuk draf standar (pemisahan harta murni), biayanya berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 5.000.000. Namun, di kota-kota besar seperti Jakarta, kantor notaris papan atas bisa mematok tarif Rp 10 juta hingga belasan juta, terutama jika melibatkan aset bisnis yang sangat kompleks (saham, aset luar negeri, dll).

• Biaya Pencatatan KUA/Dukcapil: Secara resmi, pencatatan di KUA atau Dukcapil ini biasanya gratis atau hanya dikenakan biaya administrasi resmi yang sangat murah (tidak sampai ratusan ribu).

---

Kesimpulan

Membuat Perjanjian Pranikah (Prenup) atau Perjanjian Pascanikah (Postnup) adalah bentuk literasi finansial tertinggi bagi pasangan modern. Ini bukan tanda tidak cinta, melainkan bentuk cinta yang rasional untuk melindungi masa depan anak dan istri dari risiko kebangkrutan atau utang usaha di masa depan.

Pastikan kalian membuatnya di Notaris dan — ini yang terpenting — jangan lupa mendaftarkannya ke KUA atau Disdukcapil agar kebal hukum terhadap penagih utang atau pihak ketiga lainnya!